Wakil Gubernur Sumatera Berharap Ketersediaan Akses Keuangan Semakin Baik untuk Hindari Rentenir

MEDAN-Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah berharap keberadaan rentenir bisa dilawan melalui peningkatan inklusi keuangan dan peningkatan ketersediaan akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku usah oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah saat membuka Rapat Pleno Semester II TPAKD Sumut serta Penyusunan Program Kerja TPAKD Kabupaten/Kota se-Sumut Tahun 2022 di Hotel Grand Antares, Medan, Selasa ( 8/2/2022 ). 

Baca juga: Harga Sawit Meroket Tinggi, Penyeberangan Menuju Samosir H-3 Tahun Baru Naik Dratis

"Kita menyadari dengan faktor geografis Sumut, dimana ada wilayah atau desa-desa yang berjauhan dari pusat Kecamatan atau Kabupaten/Kota membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Aksesibilitas perbankan ke masyarakat akhirnya rendah dan akhirnya muncul rentenir - rentenir yang memberikan akses keuangan dengan bunga pinjaman yang cukup besar. Akhirnya, masyarakat terlilit hutang dan harta habis tergadai. Kita tak mau ini terjadi, " ujar Ijeck. 

Untuk itu, Ia berharap implementasi program kerja yang disusun dapat sejalan dengan fokus program kerja TPAKD Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan dan kondisi akses keuangan di masing-masing daerah. Ia juga berharap program TPAKD dapat tersosialisasi dan terpublikasi secara luas guna mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses program.

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto

"Saya juga berharap kepada kabupaten/kota agar dapat melakukan percepatan digitalisasi sektor UMKM dan ekosistem pendukung, mengakselerasi kredit/pembiayaan khususnya kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha berorientasi ekspor seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), " ujarnya.

Selain itu, Ijeck juga meminta seluruh perwakilan kabupaten/kota dapat mendengarkan dan memberikan masukan karena kabupaten/kota punya keunggulan masing-masing baik itu UMKM, potensi wisata, desa wisata, ekonomi kreatif dan potensi lainnya. "Pemerintah telah mengeluarkan KUR yang cukup besar nilainya tapi penyerapan belum maksimal, dalam kegiatan ini kita harapkan bisa mendorong TPAKD untuk menyampaikan ke kepalanya agar program ini terwujud, " ujar Ijeck.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Dalam kesempatan itu, Ijeck mengucapkan terima kasih kepada OJK Regional 5 Sumut dan OPD terkait serta seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Sumut yang telah berperan aktif sehingga tahun 2021 Sumut menerima TPAKD Award sebagai Provinsi Terbaik dalam Penyediaan Ragam Akses Keuangan dan sebelumnya di tahun 2020 juga mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik dan terakhir di ajang Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022, Walikota Tebing Tinggi menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Program Inklusi Keuangan Nasional. 

Hadir dalam pembukaan Kepala OJK Kantor Regional (KR) 5 Sumbagut Yusuf Ansori, Direktur Pengawasan LJK KR 5 Sumut Untung Santoso, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Azka Subhan dan Kepala Biro Perekonomian Sumut Naslindo Sirait. 

Baca juga: Menko Marves Resmikan Pembangunan TSTH2 Humbahas, Gubernur Sumut Tekankan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera

Kepala OJK KR 5 Sumbagut Yusuf Ansori menambahkan, pihaknya berharap TPAKD se-Sumut dapat terus berkolaborasi meningkatkan kinerja dan capaian pada tahun 2022 ini dan tahun-tahun yang akan datang. 

Terkait program TPAKD tahun 2022 ini, Ia berharap penyusunannya dapat memperhatikan arah Roadmap TPAKD 2021-2025. "Roadmap TPAKD 2021-2025 yang mengusung program tematik tahun 2022 yakni Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital, dan fokus kegiatan Business Matching Tahun 2022 yakni Mendorong sektor ekonomi unggulan daerah dan penguatan ekosistem keuangan digital, " katanya ( Karmel )

Baca juga: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Buka Seminar dan Lounching GDPK Kabupaten Asahan Tahun 2021-2045